"Seperti apa support yang diberikan negara."
MEDIA KITA - Hiruk pikuk membicarakan Esemka dikalangan pejabat tinggi negara diharapkan tidak sekedar basa-basi. Besarnya antusiame terhadap lahirnya mobil kreasi siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Solo itu harus ditindaklanjuti pemerintah secara nyata.
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Syaifuddin menginginkan mobil seharga sekitar Rp 100 juta itu bisa dikembangkan menjadi industri otomotif nasional. "Presiden Yudhoyono sudah mengapresiasi. Juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menko Perekonomian, dan menteri lainnya," kata Lukman di Gedung DPR kemarin.
Dukungan anggota Dewan Perwakilan Rakyatdan harapan warga masyarakat luar biasa. "Jadi keterlaluan kalau mobil Esemka itu tidak bisa menjadi mobil nasional kebanggaan kita," kata Lukman menegaskan.
Wakil Ketua DPR Anis Matta juga mendukung Esemka menjadi mobil nasional. Namun ia sekaligus mengingatkan agar pejabat-pejabat yang menyatakan memesan Esemka tidak bertujuan mencari sensasi saja. "Enggak perlu seperti itu (membeli mobil Esemka - red). Kan ada peraturan protokolernya. Tidak perlu kita gaya-gayaan," kata Anis di gedung DPR kemarin. "Seperti apa support yang perlu diberikan negara pada program ini."
Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago dari Universitas Indonesia menilai ramainya para pejabat dan kalangan dewan membicarakan Esemka lebih pada agar tidak dianggap ketinggalan suatu informasi yang sedang mencuat. Juga agar mereka terlihat memiliki kepedulian.
Andrinof menegaskan, seharusnya pejabat dan elite politik negeri ini memakai mobil nasional seperti di negara lain sebagai cerminan nyata mencintai produk dalam negeri. "Mestinya sejak dulu proyek mobil nasional bisa berjalan dan dapat digunakan para pejabat," katanya. "Tapi nyatanya mereka menggunakan mobil-mobil mewah Eropa atau Jepang."
Siswa SMK di Solo dan seluruh wilayah di Indonesia didorong untuk merakit kendaraan umum jenis bus. Alternatif kendaraan umum dibutuhkan ketika 1 April 2012 mendatang pemerintah melarang penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan pribadi.
"Jangan hanya membuat mobil pribadi, tetapi juga buatlah bus, yang ketika harganya dapat ditekan murah, maka manfaatnya makin besar bagi rakyat," kata Ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, Kamis (5/1/2012) di Jakarta.
Djoko bahkan mendorong Kementerian Perhubungan untuk membeli bus-bus tersebut sebelum akhirnya didistribusikan ke kota-kota dalam bentuk bus rapid transit seperti sebelumnya telah dibagikan ke kota Solo, Yogyakarta, Palembang, dan sebagainya.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono berharap mobil berkapasitas tujuh penumpang ini bisa dikembangkan dan diproduksi secara massal bekerjasama dengan para investor dan pabrikan. "Kalau bisa, enggak usah pakai bahan bakar minyak lagi. Jadi, keluar dari pabrikan itu, mobil langsung berbahan bakar gas," ujar Agung di kantor Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat kemarin.
Semoga langkah mobil nasional Esemka tidak berakhir seperti proyek mobil nasional lainnya. Akankah?
[+/-] Selengkapnya...
[+/-] Ringkasan...